DPD Hanura Memilih Diam – Ambon Ekspres
Politik

DPD Hanura Memilih Diam

AMEKS ONLINE, AMBON.—Rencana pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Maluku, Ayu Hindun Hasanusi, terancam batal. DPD Hanura Maluku kubu M Yasin Payapo, memilih diam.

Pasalnya, PTUN telah mengeluarkan putusan sela, yang mengembalikan kepengurusan Partai Hanura kepada Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifudin Suddin. Putusan majelis hakim pada 19 Maret 2018, menetapkan, mengabulkan dan penunda pelaksanaan sengketa yang dimohonkan penggugat. PTUN mewajibkan Menkumham Yasonna Laoly untuk menunda SK Menkumham nomor M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 17 Januari 2018.

Bahkan Menkumham juga diwajibkan untuk menunda pelaksanaan SK terkait kepengurusan Partai Hanura, selama pemeriksaan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain yang mencabutnya.

Putusan sela tersebut, dinilai bakal membatalkan rencana DPD Hanura Maluku untuk mengusulkan proses PAW kepada Ayu Hindun Hasanussi. Bahkan dapat membatalkan rencana pergantian Ketua Fraksi Hanura DPRD Maluku, yang sebelumnya telah diusulkan kepada Sekretariat DPRD Maluku.

Dimana putusan PTUN yang telah ditetapkan secara hukum, telah menunda SK Menkumham nomor M.HH-01.AH.11.01/2018 tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Hanura periode 2015-2020 dan kembali ke SK No. 22 tentang kepengurusan awal dibawah Ketua Umum DPP Hanura OSO dan Sekjen Hanura Sarifudin Suddin.

Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Hanura Maluku kubu Yasin Payapo, Boby Gunawan Tianotak yang dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. “Kita belum dapat memberikan keterangan soal itu. Itu nanti di konfirmasi langsung saja ke DPP, karena kita belum mendapatkan salinan putusan PTUN,” tandas Tianotak ketika dikonfirmasi, kemarin.

Ditanyakan soal usulan pergantian Ketua Fraksi Hanura DPRD Maluku, Tianotak mengaku akan tetap berjalan. Karena menurutnya, pengusulan tersebut telah dilakukan sebelum putusan PTUN dikeluarkan. “Jadi, proses pergantian ketua fraksi di DPRD Maluku tetap jalan. Karena usulan itu disampaikan sebelum putusan sela PTUN. Begitu juga dengan proses PAW. Kita tetap berproses dengan pengusulan tersebut sambil menunggu putusan yang bersifat inkrah,” pungkasnya.

Sementara itu, fungsionaris DPD Hanura Maluku kubu Ayu, Farai Souwakil mengatakan, terhadap putusan sela yang dikeluarkan PTUN, pihaknya belum dapat memberikan keterangan resmi. Pihaknya juga belum mendapatkan salinan putusan PTUN dari DPP Hanura di Jakarta.

Dirinya mengaku, DPP Hanura akan melakukan rapat terkait putusan PTUN Jakarta. Kemudian salinan putusan PTUN akan diserahkan kepada kepengurusan partai di daerah. “Setelah rapat nanti baru DPP akan berikan salinan putusan PTUN kepada DPD. Setelah DPD mengantongi salinan putusan, baru bisa memberikan keterangan resmi,” kunci Farai. (ISL)

Most Popular

To Top