Memahami Perseorangan Peserta Pemilu DPD – Ambon Ekspres
Features

Memahami Perseorangan Peserta Pemilu DPD

Rezim hukum Pemilu legislatif di Indonesia, sejak tahun 2004 telah mengadopsi secara teknis dan yuridis kepesertaan perseorangan disamping partai politik, sebagai perserta Pemilu. Pasal 181 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

OLEH: Almudatsir Z Sangadji, Anggota KPU Maluku

Partai politik adalah peserta pemilu yang mencalonkan anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan perseorangan adalah peserta Pemilu untuk mencalonkan anggota DPD.
Syarat peseorangan sebagai calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan penduduk yang terdaftar sebagai pemilih. Berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 ditentukan variasi jumlah dukungan dari 1.000 sampai dengan 5.000 sesuai jumlah pemilih terdaftar. Maluku masuk kriteria dukungan sesuai Pasal 183 ayat (1) huruf b, yakni jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih dari 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 pemilih.

Karena kriteria dukungan adalah penduduk harus terdaftar sebagai pemilih, maka perseorangan yang ingin mendaftar sebagai anggota DPD harus memastikan pendukungnya adalah pemilih yang terdaftar dalam pemilihan atau pemilu terakhir di daerah kabupaten/kota.

Untuk 11 kabupaten/Kota di Maluku syarat dukungan sesuai DPT terakhir Kabupaten/Kota. Maka untuk Kota Ambon, SBB, Buru, MTB pemilih terdaftar adalah berdasarkan DPT Pemilihan Serentak 2017. Untuk SBT, Aru, MBD, Malteng dan Buru Selatan adalah Pemilihan Serentak 2015. Untuk Kota Tual dan Malra adalah DPT Pemilu Presiden 2014. Selain itu, calon perseorangan yang bersangkutan harus memiliki syarat calon terdaftar sebagai pemilih sesuai Pasal 182 huruf i.

Pasal 183 ayat (2) menyatakan jumlah dukungan harus tersebar di 50 % jumlah keseluruhan kabupaten/kota. Ini artinya untuk perseorangan anggota DPD yang mencalonkan diri dari Maluku, harus memiliki sebaran minimal dukungan di 6 kabupaten/kota dari 11 kabupaten/kota.
KPU telah membuat rancangan Peratuan KPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur secara teknis dan elementer soal calon perseorangan DPD. Sesuai Bimbingan Teknis Gelombang I di Palembang, 15 s/d 17 Maret 2018, terdapat beberapa isu krusial dari rancangan Peraturan KPU ini.

Pertama, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP), sebagai bagian yang wajib dilakukan dalam proses penyerahan dukungan. Dalam rancangannya disebutkan, sebelum menyerahkan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu wajib memasukan daftar dukungan ke dalam SIPPP. Pemasukan daftar dukungan dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman sampai dengan paling lambat sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan.

Sesuai jadwal (Peraturan KPU Nomor 7/2017 juncto Peraturan KPU Nomor 5/2018), pengumuman penyerahan syarat dukungan dimulai dari tanggal 26 Maret – 8 April 2018. Penyerahan syarat dukungan dimulai dari 22 April – 26 April 2018. Maka pemasukan syarat dukungan ke dalam aplikasi SIPP adalah dari 9 April – 21 April 2018 atau 12 hari sebelum masa penyerahan dukungan.

Kedua, pengunaan mekanisme penarikan sample 10 % dari dukungan yang memenuhi syarat verifikasi administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual. Jumlah 10 % sample ini ditentukan dari dukungan yang memenuhi syarat minimal dan sebaran dalam verifikasi administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual. KPU Provinsi melakukan penarikan sample secara acak, kemudian diserahkan nama-nama sample untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota.

Selama Bimtek Gelombang I ada dua pendapat soal formula basis penarikan sample. Kemungkinan pertama adalah berdasarkan sebaran populasi dukungan pada setiap kabupaten/kota. Itu artinya sample adalah basis dukungan kabupaten/kota, dengan menarik sample secara acak sebanyak 10 % dari populasi dukungan di kabupaten/kota tersebut.

Kemungkinan kedua basis penarikan sample adalah populasi keseluruhan jumlah dukungan yang memenuhi syarat verifikasi administrasi. In artinya proyeksi besaran jumlah sample tidak ditentukan per kabupaten/kota, namun berdasarkan hasil pencuplikan. Konsekwensi dari formula ini, kemungkinan terkonsentrasinya dukungan di daerah-daerah dengan jumlah dukungan pemilih yang banyak kepada calon perseorangan.

Ketiga, sanksi administratif ada data dukungan palsu atau dengan sengaja digandakan. Dalam rancangan Peraturan itu, juga dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan 50 kali dukungan dari setiap temuan data palsu atau kegandaan, selama proses verifikasi adminitratif.

Data palsu adalah ketidaksesuaian antara identitas pendukung yang ada dalam fotocopy identitas (e-KTP atau Surat Keterangan) dengan dokumen identitas asli. Data yang sengaja digandakan adalah identitas pendukung dalam daftar dukungan dicantumkan lebih dari satu kali dalam daftar dukungan.
Terhadap data palsu atau data yang senagaja digandakan, harus diantisipasi secara teliti dan cermat.

Apabila ada satu pendukung memberikan dukungan tiga kali dalam dokumen dukungan kepada 1 calon, maka itu dihitung sebagai tiga temuan, dan karenanya dilakukan pengurangan (50 x 3) = sebanyak 150 dukungan. Dengan demikian, duplikasi dukungan berulang-ulang terhadap dukungan pemilih, akan sangat merugikan calon.
Kelima, rancangan Peraturan KPU tersebut melarang penerbitan Surat Keterangan secara kolektif untuk memberikan dukungan kepada perseorangan calon anggota DPD. Surat keterangan secara kolektif, dianggap tidak memenuhi syarat dukungan.

KPU Maluku hari ini, Kamis 22 Maret 2018, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor KPU Maluku, akan menyelenggarakan sosialisasi pencalonan calon Perseorangan DPD baik terahadap regulasi, kebijakan, maupun pemanftaatan SIPP kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu perseorangan untuk calon anggota DPD pada Pemilu 2019. (**)

Most Popular

To Top