Wakil Rakyat MBD Divonis 2,6 Tahun Penjara – Ambon Ekspres
Berita Utama

Wakil Rakyat MBD Divonis 2,6 Tahun Penjara

AMEKS ONLINE, AMBON.—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Hermanus Lekipiera dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (21/3). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU Kejari MBD Cabang Wonreli yang menuntut terdakwa dihukum penjara selama 5 tahun.

Alhasil, dalam sidang terbuka untuk umum yang dipimpin hakim ketua, Jimmy Wally itu, JPU Hendrik Sikteubun langsung menyatakan tidak terima. Pihaknya akan menempuh upaya hukum lanjut yakni banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon. “Atas putusan itu, kami menyatakan banding,” tegas JPU dalam persidangan.

Terdakwa terlihat duduk tenang sambil menunggu vonis hakim. Politisi Partai Nasdem itu didampingi penasehat hukumnya, Adam Hadiba dan Rony Samloy.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dana BOS kabupaten setempat tahun 2009 – 2010 yang totalnya mencapai Rp 4 miliar. “Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ke-1 KUHPidana,” ucap hakim saat membacakan amar putusannya.

Selain pidana penjara, terdakwa Hermanus juga dibebankan membayar denda senilai Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. “Hal yang memberatkan, terdakwa mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa juga sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi,” tegas hakim.

Hakim menjelaskan, bantuan Dana BOS tahun 2009 – 2010 senilai Rp 4 miliar lebih diperuntukan bagi 297 sekolah SD-SMP di Kabupaten MBD. Tahun 2009, jumlah siswa SD yang memperoleh dana BOS sebanyak 151, dan SMP sebanyak 43 siswa, dengan anggaran sebesar Rp 1.969.000.000.

Kemudian tahun 2010 jumlah penerima dana BOS untuk SD sebanyak 151 siswa dan SMP 52 siswa, dengan anggaran Rp 2,1 miliar. Ada sisa dana yang harusnya dikembalikan ke rekening penampungan Provinsi Maluku, tetapi tidak dilakukan.

Terdakwa Hermanus Lekipiera yang saat itu menjabat manajer dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten MBD meminta para Kepala SD dan SMP menyetor dana itu ke rekeningnya. Dari hasil pemeriksaan tim penyidik ditemukan ada dana yang tidak dikembalikan ke rekening penampungan.
Usai pembacaan putusan, JPU maupun terdakwa melalui kuasa hukum tak menerima vonis hakim, dan memilih untuk banding. Sidang pun ditutup. (NEL)

Most Popular

To Top