Proyek Kapal di MTB Belum ke Pengadilan – Ambon Ekspres
Hukum

Proyek Kapal di MTB Belum ke Pengadilan

Ilustrasi/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Maluku Tenggara Barat (MTB) memastikan akan mempercepat proses penyidikan terhadap perkara dugaan korupsi pengadaan kapal kayu di daerah itu. Pengadaan kapal kayu sebanyak 50 unit itu menghabiskan anggaran anggaran Rp 4,9 miliar milik Dinas Perhubungan Kabupaten MTB tahun 2016.

Proyek gagal yang menghabiskan uang miliran rupiah itu telah menjerat nama Kepala Keuangan MTB, Edy Huwae alias JEH sebagai tersangka. Selain mantan Kadishub MTB itu, tim penyidik juga menjerat tiga tersangka lainya berinsial NR, EL dan JL.

Proses kasus ini dalam tahap pemberkasan serta memperkuat proses perhitungan kerugian negara oleh lembaga terkait.
“Kasusnya masih dalam tahap penyidikan, dan saat ini pula masih progres perhitungan kerugian negara,” ungkap Kasipidsus Kejari MTB, Denny Syaputra kepada koran ini, Selasa (26/3).

Dikatakan, pelaksanaan proyek tidak menggunakan galangan. Namun, hanya dikerjakan manual di pinggir pantai dengan cara disub kontrakkan secara tidak sah dari rekanan kepada pihak lainnya. Akibat indikasi itu, diduga kuat merugikan keuangan negara. “Kami sudah mengantongi dua alat bukti kuat yang menjerat keempat orang itu sebagai tersangka. Disamping itu pula, dua alat bukti ini akan kita ajukan ke BPK untuk perhitungan kerugian keuangan negara,” jelas Denny.

Dalam kasus ini, sudah puluhan saksi yang diperiksa di tahap penyidikan, termasuk Kadis Perhubungan MTB aktif dan eks Kadis Perhubungan MTB, Edy Huwae yang saat proyek ini berjalan, bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pemeriksaan terhadap mereka untuk kepentingan penyelidik mencari dan menemukan dugaan perbuatan pidana dalam kasus tersebut. “Dia (mantan Kadishub MTB) itu sangatlah mengetahui terkait proyek itu. Karena, saat proyek itu berjalan dia bertindak sebagai KPA. Artinya, ini masih dalam penyelidikan untuk menggali ada atau tidaknya suatu tindaka pidana dalam kasus dimaksud,” ujar Denny kepada koran ini.

Diketahui, pengadaan 50 buah kapal angkut laut di anggarkan dari APBD MTB tahun 2016. Dalam pelaksanaannya oleh pihak ketiga, diketahui pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek.

Akibat dari pekerjaan yang amburadul itu, sebagai dari kapal yang dikerjakan tanpa menggunakan galangan rusak dan tidak bisa dinikmati masyarakat. Pihak ketiga yang mengerjakan proyek ini terindikasi tidak memiliki galangan kapal yang merupakan syarat untuk memenangkan tender proyek Rp 4,9 miliar tersebut. (NEL)

Most Popular

To Top