Ada Indikasi Kejahatan Dana Proyek Sarana Olahraga – Ambon Ekspres
Berita Utama

Ada Indikasi Kejahatan Dana Proyek Sarana Olahraga

AMEKS ONLINE, MALTENG.—Indikasi kejahatan dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat (bukan Masohi) makin kuat. Tidak jadinya proyek itu dilaksanakan diduga akibat ada kongkalikong antara eksekutif dan legislatif. “Proyek ini memang dibahas di Komisi IV dan disetujui penganggarannya tahun anggaran 2015.

Saat komisi tahu proyek dimaksud tidak dilaksanakan barulah didapatkan penjelasan bahwa proyek tersebut dialihkan dengan persetujuan Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunussa.  Komisi sama sekali tidak tahu dengan pengalihan yang dimaksud. Yang kita tahu hanya proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan,” ungkap sumber koran ini dilingkungan DPRD Malteng.

Menurut sumber, tidak dilaksanakannya proyek itu memang sempat menimbulkan kekecewaan bahkan sempat memantik perseteruan antara komisi dengan Ketua DPRD Malteng. Sayangnya, sikap komisi kemudian tidak dapat merubah apa yang telah terjadi. “Persetujuan telah ditandatangani ketua DPRD. Jadi sikap komisi saat itu juga tidak bisa merubah apapun,” ucapnya.

Anggota DPRD Malteng, Jailani Tomagola kepada koran ini mengungkapkan kejanggalan lain dibalik pembatalan proyek tersebut. Dirinya mengaku, proyek di Negeri Allang memang dibatalkan. Namun,  dia mengaku sangat tidak setuju bahwa  mata anggaran proyek tersebut dialihkan untuk proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMAN 3 Masohi sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Malteng Ibrahim Ruhunussa kepada wartawan beberapa waktu lalu. “Janganlah kita membuat pembelaan  yang pada akhirnya membuat kita malu. Proyek SMAN 3 kan sudah dianggarkan tersendiri senilai hampir Rp 3 miliar. Kalau dianggarkan lagi dari mata anggaran dimaksud berarti pembangunan SMAN 3 menggunakan anggaran hampir Rp 5 miliar dengan konstruksi bangunan satu lantai,” jelasnya.

Dari penjelasan Tomagola, terindikasi  bahwa ada dugaan kejahatan anggaran dibalik proyek dimaksud meski tidak secara gamblang dikatakan. “Kalau anggaran SMAN 3 sudah ada tersendiri, dikemanakan anggaran pembangunan sarana prasarana olahraga itu ?” ungkit politisi Partai Demokrat ini.

Tomagola mensiyalir ada banyak kejahatan anggaran yang di desain pada tahun anggaran 2015 dan persoalan proyek sarana dan prasarana olahraga ini hanya satu diantaranya. “Mengapa buku APBD tahun 2015 hanya dipegang ketua DPRD saja ? Anggaran banyak yang disembunyikan. Dokumen yang pemda buat sendiri saja, ada perbedaan anggaran di dinas kesehatan sebesar Rp 40 miliar kok,” sebutnya.

Di berharap agar persoalan ini dapat dikawal bersama oleh masyarakat terutama media massa.  Sebab, menurutnya, hanya dengan begitu, aparat penegak hukum dapat bergerak cepat mengusut indikasi dibalik penyalagunaan keuangan daerah yang ada.

Diberitakan, pernyataan Ketua DPRD Malteng Ibrahim Ruhunussa yang mengklarifikasi tudingan penyalahgunaan anggaran oleh lembaga eksekutif pada proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga tahun anggaran  2015 justru menjadi polemik di masyarakat.

Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, sejumlah kalangan malah mendukung apa yang  disuarakan para mahasiswa saat melakukan aksi demo di Gedung KPK Jakarta. Saat itu para mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa anti korupsi menggelar aksi demo menuntut KPK memeriksa Bupati Malteng, Abua Tuasikal.
“Pertama, penjelasan bahwa anggaran dimaksud dialihkan untuk pembangunan sarana pendidikan berupa gedung SMAN 3 Masohi. Kan,  pembangunan SMA itu memang dianggarkan pada APBD tahun 2015 ? Bagaimana bisa disebutkan bahwa anggaran yang ada merupakan pengalihan dari item anggaran pembangunan sarana dan prasarana olah raga,” ungkap sumber koran ini di lingkungan DPRD Malteng.

Dikatakan, pembangunan SMAN 3  dianggarkan sebesar Rp 3 miliar lebih. ‘’Bukan anggaran yang dialihkan dari proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga dimaksud yang bernilai Rp 1,5 miliar,” timpalnya.

Informasi lain, persoalan buku APBD tahun 2015 sempat menimbulkan “keributan” dilingkup lembaga DPRD Malteng ketika itu. Ini lantaran buku yang berisi jenis dan  item  penganggaran serta nominalnya yang sifatnya wajib dimiliki oleh semua wakil rakyat, ternyata  tidak terdistribusi. “Benar bahwa buku APBD Malteng tahun 2015 tidak pernah didistribusikan kepada anggota DPRD saat itu,” akui sumber.

Menurut sumber, persoalan yang ada bisa ditanyakan kebenarannya langsung pada anggota DPRD Malteng yang duduk di komisi yang bermitra dengan Dinas Dinas Pendidikan dan Olah raga (saat ini Disdikbud).

ENGGAN MENDALAMI
Sementara itu, Kepala Kejari Malteng, Robinson Sitorus menyatakan tidak akan mendalami dugaan penyalah gunaan anggaran APBD tahun 2015. Terkhusus, soal dana pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Dikatakan, , tidak ada indikasi korupsi dalam kasus itu. “Yang ada hanya kesalahan administrasi. Tidak ada penyalagunaan anggaran dalam kasus ini maupun perbuatan melanggar hukum,” tandasnya.

Berita yang dilansir media massa yang memuat penjelasan Bupati Malteng Tengah dan Ketua DPRD Malteng menjadi rujukan untuk tidak mengusut indikasi penyalagunaan keuangan dalam kasus ini. “Kan, pengalihannya disetujui bersama antara DPRD dan Pemkab Malteng. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum disini atau upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain,” sentilnya. (MYX)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top