Dokumen APBD, APBD-P serta Penjabarannya Disembunyikan – Ambon Ekspres
Hukum

Dokumen APBD, APBD-P serta Penjabarannya Disembunyikan

AMEKS ONLINE, AMBON.–Dugaan adanya konspirasi jahat dalam pengelolaan anggaran APBD Malteng tahun 2015 semakin terkuak. Selain dugaan penganggaran sejumlah kegiatan yang diluar logika dan pengalihan anggaran dari kegiatan yang ada kepada kegiatan lain tanpa melalui mekanisme, ternyata ada indikasi menyembunyikan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada tahun itu.

Hal ini diketahui bahwa  salinan dokumen  APBD tahun anggaran 2015 dan penjabarannya serta APBD-P tahun 2015 dan  penjabarannya tidak diserahkan kepada anggota DPRD Malteng saat itu. Selain tiga pimpinan DPRD yakni Ibrahim Ruhunussa (ketua), Rudolf Lailossa (wakil ketua) dan Demianus Hattu (wakil ketua),  sebanyak 37 anggota DPRD Malteng lainnya tidak menerima salinan dokumen tersebut.

“Seingat saya, buku induk APBD tahun 2015 hanya dipegang oleh unsur pimpinan DPRD Malteng saja.  Begitupula dengan Buku APBD Perubahan.  Tidak satupun anggota DPR Malteng periode 2015-2019 mendapatkan salinannya.  Termasuk dokumen Penjabaran APBD dan  APBD-P, tidak diserahkan kepada anggota DPRD Malteng,” beber sumber koran ini dilingkungan DPRD Malteng, Selasa (10/4).
Menurur sumber, fakta yang ada pernah diributkan mayoritas anggota DPRD. Namun sayangnya, tidak berbuah hasil.

Sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah periode 2014-2019 membenarkan bahwa mereka tidak menerima salinan dokumen tersebut. “Benar, dokumen APBD, APBD-P 2015 serta  penjabarannya tidak kita (anggota DPRD) miliki. Tidak ada anggota DPRD yang terima salinannya,” akui anggota DPRD Malteng, Zeth Latukarlutu kepada wartawan di kantor DPC PDIP Malteng, Selasa (10/4).

Politisi muda ini mengakui tidak dibagikannya salinan dokumen APBD dan APBD-P tahun 2015 serta penjabarannya sempat menimbulkan kegaduhan di DPRD Malteng saat itu. “Memang rekan-rekan anggota DPRD sempat ribut soal itu,” ungkapnya sembari mengaku tidak ingin berkomentar soal hal-hal teknis.

Anggota DPRD Malteng dari Partai Amanat Nasional (PAN), La Taslim juga mengakui hal yang sama. Menurut dia, persoalan ini pernah memantik penggunaan hak interpelasi anggota DPRD guna meminta pertanggungjawaban Bupati Malteng Tuasikal Abua atas persoalan ini.
“Informasi itu betul. Dan saat itu, saya sempat menginisiasi penggunaan hak interpelasi, tapi kemudian tidak didukung oleh rekan-rekan anggota DPRD lainnya,” ucap dia.
Menurut Taslim, kejadian saat itu sempat membuat segenap anggota DPRD Malteng naik pitam. Mereka merasa dilecehkan.

Wakil Ketua DPRD Malteng, Demianus Hattu menolak berkomentar terkait tudingan bahwa hanya dia beserta dua unsur pimpinan DPRD Malteng yang mengantongi buku APBD Malteng tahun 2015. “Nanti saja katong (kita) ketemu,” singkatnya saat dihubungi via selular.

Konspirasi kejahatan anggaran dengan modus menyembunyikan dokumen APBD/APBD-P tahun 2015 serta penjabarannya berhasil mengelabui anggota DPRD Malteng.
Dugaan-dugaan adanya kejahatan anggaran tidak bisa terdeteksi karena akses  anggota DPRD Malteng terhadap dokumen – dokumen penting itu tidak ada.

Dokumen-dokumen tersebut sejatinya dapat menjelaskan detil penggunaan APBD tahun 2015 serta APBD-P bila dokumen penjabarannya ada.
“Soal pengalihan anggaran untuk satu kegiatan kepada kegiatan lain, ada hal teknis yang jadi rujukan yakni SK DPRD, akses DPRD unruk mengetahui validitas SK itu ada atau tidak ? Sebab pengalihan saat itu dilakukan sepihak oleh ketua DPRD Ibrahim Ruhunussa,” sentil anggota Komisi IV DPRD Malteng.
“Lantas anggaran belanja jumbo Rp 17.689.773.000  untuk Kecamatan Leihitu, soal logika penganggaran sudah jelas tidak masuk akal. Yang paling urgen untuk ditelusuri disini adalah kebenaran peruntukan anggaran tersebut.  Tapi lagi-lagi kita terjebak dengan tidak adanya dokumen penjabaran APBD tahun 2015,” urainya. (MYX)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top