Masalah Data Pemilih Bisa Picu Instabilitas – Ambon Ekspres
Ragam

Masalah Data Pemilih Bisa Picu Instabilitas

AMEKS ONLINE, AMBON.—Ketidakakuratan data tak hanya sebatas menyebabkan warga absen memilih. Namun, berpotensi jadi sumber instabilitas saat pemilihan kepala daerah 2018 di Maluku.

Potensi instabilitas atau kerawanan akibat tidak diakomodirnya warga negara yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), mulai terdeteksi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Dua daerah ini menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2018.

Berdasarkan data progres perekaman e-KTP yang dilaporkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, masih terdapat ribuan pemilih belum melakukan perekaman. Kota Tual 446 dari 2.220 dan Maluku Tenggara Barat 1.042 dari 6.404.

Kepentingan perekaman e-KTP ini, sebagaimana amanat UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih, adalah untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak politik pada 27 Juni nanti. Pasal 15 ayat (1) PKPU 2 berbunyi, KPU/KIP kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (10) huruf e.

Sanksinya pada ayat (3). Ayat ini menerangkan, dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP kabupaten/kota mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP kabupaten/kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas kabupaten/kota.
“Pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau yang belum merekam e-KTP, akan dicoret dan tidak ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap,” jelas Koordinator Divisi Hukum KPU Maluku, Almudatsir Zain Sangadji dalam Rakor KPU Maluku dan KPU serta Disdukcapil se-Maluku di kantor KPU Maluku, Selasa (10/4).

Aturan ini menekankan Disdukcapil untuk menyelamatkan hak politik pemilih melalui perekaman e-KTP. Tetapi, dua minggu setelah rekapitulasi daftar pemilih potensial non e-KTP (model A.C.4-KWK) yang berjumlah 120.496 itu diserahkan, Disdukcapil hanya mampu merekam 12.712. Sisa 107.784 pemilih, masih dalam proses perekaman.
“Ada regulasi di KPU yang mengharuskan seperti itu. Namun, ada proses perekaman e-KTP yang seperti itu dengan kendala teknis, kendala administratif. Kita sama-sama pahami,” jelas Almudatsir.

Bahkan, KPU dan Disdukcapil pesimis, perekaman 100 persen dapat dilalukan dalam sisa waktu dua minggu lagi menuju penetapan DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun Pilkada di Malra dan Tual. Di sisi lain, baik KPU selaku penyelenggara teknis maupun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri atau Disdukcapil sebagai penyedia data belum mengeluarkan aturan bersama untuk menyelamatka hak konstitusional pemilih.
“Kemudian, sampai sekarang belum ada kebijakan dari KPU untuk paling tidak kan secara koordinatif dengan disdukcapil untuk mengambil diskresi soal yang sudah didata sebagai pemilih, tapi dia belum melakukan perekaman e-KTP,” ungkap Almudatsir.

Sehingga, bukan hanya konsekuensi pemilih tak bisa mencoblos yang dikhawatirkan KPU. Namun, juga potensi instabilitas dan konflik dapat terjadi di hari pemilihan.

Terkait hal ini, ungkap Almudatsir, pihaknya telah memperoleh informasi dari KPU Maluku Tenggara dan Kota Tual yang bersumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bahwa ada potensi instabilitas di dua daerah itu.
“Kita akan berhadapan dengan situasi lain di lapangan. Misalnya, di teman-teman Maluku Tenggara dan Kota Tual, itu mengidentifikasi ada potensi, dan itu disampaikan oleh bagian Kesbangpol. Ada potensi instabilitas di sana kalau di hari H (pemungutan dan penghitungan suara), ini tidak terkonsolidasi,” paparnya.

Olehnya itu, KPU dan disdukcapil akan berkoordiansi intensif untuk mempercepat perekaman e-KTP. Kepentingan mendesak ini juga akan disampaikan ke KPU RI. “Kita harapkan ini bisa dibicarakan secara bersama. KPU provinsi sampaikan masalah-masalah ke kPU pusat, KPU pusat mencermati masalah yang sedang terjadi soal perekaman e-KTP, karena merupakan bagian dari pengaruh terhadap proses pemungutan suara,” pungkasnya.

Anggota KPU Kota Tual, Ibrahim Rahakbauw ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, Rabu (11/4) mengatakan, masalah perekaman e-KTP telah dibicarkan bersama dengan disdukcapil, panwaslu dan tim pasangan calon. Namun, ia beralasan, disdukcapil yang berpaling bertanggungjawab atas ketersediaan data kependudukan tersebut. “Itu bukan wilayah KPU lagi, ketika harus menunjukkan NIK, KTP, Suket. Makanya, dari disdukcapil yang bisa menjawab itu,” katanya.

Tetapi ketika ditanya soal instabilitas dan konflik saat pemilihan akibat banyak pemilih tidak dapat memilih, dia menjawab, ada potensi. “Kalau kita cerita konflik, apa saja bisa jadi potensi. Bukan hanya itu (data pemilih), apa saja bisa jadi potensi konflik. Apa saja kalau ada kesalahan, kekeliruan pelanggaran pasti ada potensi,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejak diserahkan oleh KPU provinsi1 pada 28 Maret lalu, proses perekaman e-KTPtidak mengalami progres menjanjikan. Dari 120.496 pemilih non e-KTP dalam 1.196.182 Daftar Pemilih Sementara (DPS), baru 12.712 yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP.

Dengan rincian, Kota Ambon 1.188 dari 5.401 non e-KTP, Kabupaten Maluku Tengah 1.678 dari 35.183, Seram Bagian Barat 786 dari 18.771, Seram Bagian Timur 1.982 dai 12.813, Buru 557 dari 4.606, Buru Selatan 2.393 dari 5.725, Maluku Tenggara 470 dari 7.485, Kota Tual 446 dari 2.220, Maluku Tenggara Barat 1.042 dari 6.404 , Kepulauan Aru 1.098 dari 3.165 dan Maluku Barat Daya 1.074 dari 6.011.
Disdukcapil mengaku, telah berupaya. Namun, terkendala sejumlah masalah. Mulai dari keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM), rentang kendali, kekurangan peralatan dan anggaran.
“17 kecamatan harus dilalui lewat laut. Kita bisa datang ke Wetar hanya pada bulan Oktober sampai November. Kalau bulan ini, Anda ke sana, mungkin kita tidak sampai di Wetar. Sampai Pulau Romang saja, kita sudah balik karena ombaknya cukup besar,” ungkap Kepala Disdukcapil kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Hendrik Warley.

Masalah lain terjadi di Seram Bagian Timur, yakni animo masyarakat kurang dan keterbatasan anggaran. Akhirnya, disdukcapil dan KPU mendatangi rumah warga untuk melakukan perekaman. “Mereka (warga) tidak mau datang ke kantor disdukcapil. Kita harus datang ke rumah masing-masing. Nah, kalau tidak ada anggaran, ini juga masalah,” ucap Kordiv Data dan Informasi KPU SBT, Amnum Naqib.

Amnum menambahkan, rentang kendali yang sulit dijangkau juga sebagai masalah. Dari 15 kecamatan di SBT, 7 diantaranya harus didatangi melalui akses laut.

Keterbatasan anggaran ini juga diakui Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Maluku, Hanafy Renwarin. Ia menjadikan Kota Tual sebagai acuan, dan kemungkinan terjadi di daerah lainnya. “Memang terkendala masalah sumber daya, jaringan, rentang kendali dan anggaran. Memang di Kota Tual, kadang usulan dari Dinas dukcapil itu tidak diakomodir oleh DPRD Kota Tual, sehingga kegiatan perekaman data kependudukan tidak maksimal,” akuinya.

Menurut Hanafy, pemilih yang belum memiliki e-KTP, kemungkinan diakibatkan pencatatan data yang tidak valid dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Terutama saat pencocokan dan penelitian (Coklit). “Ada pemilih yang sudah merekam dan memiliki e-KTP, namun PPDP mencatatnya sebagai pemilih yang belum memiliki e-KTP,” ujarnya. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top