Pemkot Pertanyakan Izin Reklamasi – Ambon Ekspres
Berita Utama

Pemkot Pertanyakan Izin Reklamasi

AMEKS ONLINE, AMBON.—Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon lewat dinas terkait mempertanyakan area reklamasi pantai yang dilakukan pemilik Restaurant dan Seafod 88 di Desa Poka. Pemkot menduga, reklamasi sekitar 30 meter ke arah laut adalah ilegal, tanpa mengantongi rekomendasi.

Dugaan reklamasi ilegal yang dilakukan pihak Restaurant dan Seafod 88, semakin menguat. Setelah izin reklamasi dipertanyakan Komisi III DPRD Ambon, kini giliran Pemkot Ambon lewat dinas PUPR dan Bappekot Ambon mempertanyakan izin reklamasi untuk perluasan area restoran tersebut.

Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappekot Ambon, Rein Khouw mengatakan, izin reklamasi sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan wilayah pesisir.

Menurutnya, sesuai aturan, jika DKP ingin mengeluarkan izin reklamasi maka harus meminta rekomendasi teknis kepada pemerintah kota lewat dinas terkait. Karena tidak mungkin izin reklamasi dikeluarkan jika tidak mengantongi rekomendasi teknis dari Pemkot Ambon. “Setiap izin reklamasi yang ingin dikeluarkan pemerintah provinsi, harus mendapat rekomendasi teknis dari kita di pemerintah kota. Karena harus ada permohonan ke Pemkot Ambon sebagai yang punya wilayah. Dan tidak mungkin kita kasih, karena wilayah ini wilayah harus konservasi. Dan ini terkait persoalan reklamasi. Dan pasti, IMB dari kita belum dikeluarkan,” ungkap Khouw kepada wartawan usai rapat bersama dengan komisi di Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (10/4).

Menurut dia, pihaknya belum mengetahui apakah pemilik Restaurant and Seafood 88 sudah memiliki izin atau belum untuk melakukan reklamasi. Akan tetapi, keputusan yang dihasilkan dalam rapat bersama yakni menyurati DKP Maluku untuk mempertanyakan izin reklamasi dan izin lainnya. ‘’Sekarang ini reklamasi sudah dilakukan, itu yang menjadi soal. Sayang, kalau ternyata sudah ada izin. Karena harusnya pihak dinas perikanan provinsi itu meminta rekomendasi dari pemerintah kota.

Rekomendasi tersebut itu terkait boleh atau tidak reklamasi dilakukan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau tidak. Sayang, kalau ternyata belum ada rekomendasi tapi sudah ada izin,” sesal Khouw.

Ketua Komisi III DPRD Ambon, Yusuf Wally menambahkan, proses reklamasi harus diselesaikan karena terkait dengan persoalan lingkungan. Apalagi reklamasi dilakukan pada kawasan mangrove. Sehingga segala izin patut dipertanyakan.

Dia mengaku, pihaknya bersama dinas terkait menyurati DKP Maluku guna mempertanyakan segala bentuk izin yang dikeluarkan kepada Restaurant and Seafood 88. “Sudah disampaikan dalam rapat tadi, terkait rekomendasi teknis sampai hari ini (kemarin) belum pernah pemerintah kota menerima usulan untuk dikeluarkannya rekomendasi teknis itu. Dan kesimpulan kita, menyuruh PUPR untuk menyurati DKP Maluku, terkait izin reklamasi. Dan kita akan lihat, jika diperlukan, kita akan undang juga dinas perikanan provinsi untuk pertanyakan ini,” tegas Wally.

Politisi PKS ini menilai, komisi akan mengundang pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Ambon untuk membahas persoalan lingkungan kawasan mangrove yang dilakukan reklamasi tanpa mengantongi izin. Karena ditakutkan, persoalan ini akan melebar pada kawasan mangrove lain di daerah pesisir Kota Ambon. “Pemkot tidak bisa menghalangi reklamasi. Karena reklamasi itu dikeluarkan dinas perikanan provinsi. Tetapi Pemkot Ambon punya kewenangan dalam memberikan rekomendasi teknis sehingga izin reklamasi itu bisa dikeluarkan. Tetapi kan belum ada rekomendasi yang dikeluarkan kepada restoran ini. Sehingga itu yang harus diantisipasi. Agar tidak ada lagi reklamasi yang dilakukan. Dan kita akan mengundang sejumlah pihak, termasuk lingkungan hidup, untuk mempertanyakan persoalan ini,” terang dia.

Menurutnya, harus ada efek jera dari pemerintah kota sehingga tidak ada lagi kawasan mangrove direklamasi. “Meskipun pengawasan ada di pemerintah provinsi, tetapi ini kawasan pemerintah kota. Makanya harus ada efek jera. Jangan sampai persoalan reklamasi ilegal ini terjadi lagi. Dan harus ada langkah tegas,” desak Wally.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III DPRD Ambon, Novan Liem. Menurutnya, belum ada rekomendasi untuk dikeluarkan izin reklamasi. Akan tetapi proses reklamasi sudah mencapai 80 persen yang dikerjakan. Menurutnya, jika ada izin yang dikeluarkan untuk dilakukan reklamasi, maka pemerintah provinsi lewat DKP telah melakukan pelanggaran berat. Karena ketika mengeluarkan izin reklamasi, maka harus mengantongi rekomendasi teknis dari pemerintah kota. “Saya kira, setiap izin dari provinsi harus berkoordinasi dengan pemerintah kota. Dan jika izin reklamasi dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, maka pemerintah kota harus mengambil langkah ekstrim yakni melakukan PTUN. Tetapi masih bisa dilakukan langkah persuasif. Makanya pemerintah kota harus serius melihat persoalan ini. Karena jika dibiarkan, maka kedepan, bisa muncul reklamasi-reklamasi ilegal lainnya,” ujar politisi PPP ini. (ISL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top