Raja Tawiri Kesandung Kasus Tanah – Ambon Ekspres
Amboina

Raja Tawiri Kesandung Kasus Tanah

Foto/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.–Polemik pembebasan lahan untuk dermaga TNI AL di Desa Tawiri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon seluas 11 (sebelas) hektar lebih diduga saniri negeri Tawiri terindikasi korupsi. Dananya mencapai Rp4,3 milyar. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikucurkan untuk pembebasan lahan dermaga.

“Kasus pembebasan lahan untuk dermaga TNI AL di Tawiri itu dilaporkan oleh Saniri negeri. Karena saniri menduga ada indikasi korupsi. Dan saya selaku perangkat desa dipanggil Jaksa Kejati untuk dimintai keterangan pada Jumat pekan kemarin.” ujar DH (saksi) Kepada Ambon Ekspres, Kamis (12/4) di Ambon.

DH menilai, asal mula proses pembebasan lahan untuk dermaga TNI AL tersebut dari tahun 2016-2017. Anehnya, DH, yang pada saat itu masih menjabat sebagai sekretaris Negeri Tawiri, tidak dilibatkan dalam pengurusan administrasi pembebasan lahan tersebut. Raja Negeri Tawiri (Jacob Nicolas Tuhuleruw) seenaknya memerintahkan Kaur Umum SR untuk mengurus seluruh administrasi pembebasan lahan seluas 11 Hektar.

“Saya saat itu masih menjabat Sekretaris Negeri Tawiri. Tetapi saya tidak dilibatkan sedikitpun dalam pengurusan administrasi lahan. Bahkan Raja memerintahkan Kaur Umum yang mengurus semunya. Saya juga bingung entah kenapa Raja tidak libatkan saya? Padahal kalau sesuai struktur suatu organisasi, yang punya kewenangan untuk mengurus administrasi adalah sekretaris,” imbuh DH.

Jadi, kata DH, dari sisi tugas organisasi saja sudah salah, apalagi proses pembuatan administrasi pembebasan lahan seluas 11 hektare tersebut.? pasti ada yang tidak beres sehingga adanya indikasi korupsi.”Saya kuatir administrasinya salah, sehingga diduga ada indikasi korupsi.”katanya

Terpisah, JS, salah satu pemilk lahan sebanyak 11 objek yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL tersebut mengatakan, sampai sekarang pemerintahan Negeri Desa Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp1,1 milyar. Sedangkan yang seharusnya pemerintahan negeri Tawiri bayarkan untuk lima objek tersebut adalah Rp3,6 milyar.

Untuk 6 objek yang masih dalam gugatan di PN Ambon itu totalnya Rp16,4 milyar.”Total lahan kami yang masuk dalam pembebasan untuk dermaga TNI AL itu ada 11 objek, lima objek sudah dibayarkan pemerintah negeri Tawiri sebesar Rp1,1 milyar, dari Rp3,6 milyar yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan untuk 6 objek masih dalam gugatan di PN Ambon,” ungkap JS

Raja negeri Desa Tawiri, Jacob Nicolas Tuhuleruw bersama enam orang perangkatnya sudah dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi (Kejati Ambon). Mereka dimintai keterangan seputar keterlibatan mereka dalam kasus pembebasan lahan untuk dermaga TNI AL, yang sempat menyeret Kepala BPJN wilayah IX Maluku dan Maluku Utara, Ambran Mustari tersebut.

Hal ini juga dibenarkan Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette ketika dihubungi Ambon Ekspres, kata Samy memang benar ada pemeriksaan terkait pembebasan lahan di Negeri Tawiri, namun karena kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, maka belum bisa dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.”Memang benar ada sejumlah orang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pembebasan lahan di Tawiri itu. Kita juga belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kita bersabar sambil menunggu prosesnya,” ujar Samy . (M1)

Most Popular

To Top