Dpt 44 Desa di Sbt Melebihi Jumlah Penduduk – Ambon Ekspres
Politik

Dpt 44 Desa di Sbt Melebihi Jumlah Penduduk

AMEKS ONLINE, AMBON.—Lazimnya, jumlah pemilih suatu daerah dibawah jumlah penduduk. Tapi, di 44 desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) justru terbalik. KPU Maluku menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) SBT dan diterima dengan catatan kritis.

Ketidaklaziman data ini, bermula dari kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) SBT menjadikan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) sebagai basis data pemutakhiran data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018. Padahal, fungsi dan substansi DAK2 adalah untuk penentuan daerah pemilihan.

“Substansi dari dua sumber data ini, untuk pemutakhiran data pemilih, itu DP4. Sedangkan DAK untuk dapil. Itu substansinya,” ujar anggota Bawaslu Maluku, Paulus Titaley saat menanggapi penjelasan ketua KPU Maluku mengenai masalah tersebut dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT Pilgub Maluku 2018-2023 di kantor KPU Maluku, Sabtu (21/4).

Berdasarkan data DAK2 44 desa di SBT semester I tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten sebanyak 12.487. Anehnya, jumlah DPT Pilgub justru 17.398. Selisihnya 4.911.

Karena itu, Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) SBT menerbitkan rekomendasi kepada KPU setempat untuk melakukan pencermatan sebelum penetapan DPT tingkat kabupaten/kota, Jumat (20/4). Namun, KPU SBT tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu yang sesuai aturan, wajib ditindaklanjuti.

Selain alasan batas waktu penetapan DPT SBT, maupun di tingkat provinsi pada Sabtu (21/4), menurut KPU SBT, semua tahapan pemutakhiran data sudah dilakukan dengan cermat dan sesuai aturan.

Masalah ini pun diseret hingga ke rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat KPU Provinsi.
“Seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang jumlah DPTnya melebihi jumlah penduduk. Dan ini tidak masuk rasio sama sekali kerja sistem sama sekali,” kata koordinator tim data pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO), Noverson Hukunala dalam rapat tersebut.

Bawaslu Maluku dan tim pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath juga mempermasalahkan. Setelah melewati perang pendapat sekira 5 jam, akhirnya KPU Maluku mengajukan solusi agar dibedah dari proses awal pemutakhiran, yakni Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir, A-KWK, Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DP Hasil Perbaikan (DPSHP) dan DPT.

Hasilnya, memang terdapat jumlah pemilih di 44 desa itu melebihi jumlah DPT. Namun, secara keseluruhan, DPT SBT tidak melebihi jumlah penduduk.

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih baru tanggal 30 Desember yang dimulai dengan mendapatkan hasil sinkroninsasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan DPT pemilu terakhir. Lalu, menghasilkan A-KWK atau data by name by address yang dicoklit pada tanggal 30 Januari-18 Februari.

Hasil coklit diperoleh DPS. DPS diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat, yang kemudian dimasukan dalam DPSHP. Dalam proses ini, KPU SBT menggunakan DAK2 semester I tahun 2017 yang berjumlah 131.707. “DAK 131.707 dan DP4 86.431. Berdasarkan coklit, DPS SBT 99.040. Setelah perbaikan, didapat DPS hasil perbaikan jumlah 91.963 itu juga ada penurunan.

Ketika kita mengkroscek, teman-teman sudah melakukan sampai di tingkat bawah dan dimunculkan dalam Sidalih yang progresnya sampai hari masih 91.963. Sehingga, bagi kami perlu melakukan penetapan DPT SBT 91.963, karena tidak melebihi jumlah total DAK SBT semester I maupun semester II tahun 2017,” kata Rifan.
Akhirnya, DPT SBT sebanyak 91.963 ditetapkan, bersama DPT 10 kabupaten/kota lainnya. Tim BAILEO tetap menerima rekapitulasi DPT SBT, namun ia memberikan peringatan secara lisan agar KPU SBT maupun provinsi bekerja sesuai aturan.

Penyelenggaran Pilgub Maluku 2013 di SBT, kata Noverson, mengalami sejarah pahit. Muaranya dari kacaunya data pemilih waktu itu, sehingga terjadi penggelembungan suara.
“Kita tahu, SBT punya pengalaman historis di mana Pilgub 2013 juga bermasalah karena penggelembungan data pemilih. Dan pada akhirnya menimbulkan PSU satu kabupaten dan seluruh penyelenggara diberhentikan, dipecat. Kami berharap teman-teman KPU saat ini tidak lagi mengulang 2013,” ungkapnya.

Menurut dia, ini merupakan kesalahan fatal. KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) harus bertanggung jawab.

Noverson menyatakan, akan menyampaikan masalah tersebut ke tim BAILEO untuk dibahas. ”Ini kan personal. Saya akan sampaikan ini ke tim dulu,” jawab mantan komisoner KPU Maluku itu ketika ditanya wartawan soal langkah selanjutnya. (TAB)

Most Popular

To Top