Gawat, 72.406 Pemilih Belum Merekam e-KTP – Ambon Ekspres
Politik

Gawat, 72.406 Pemilih Belum Merekam e-KTP

Suket Perorangan Akan Diterbitkan

AMEKS ONLINE,AMBON.—Pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, tersisa satu bulan lebih. Namun, masih puluhan ribu pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Koordinator Divisi Data KPU Maluku, Hanafi Renwarin kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (1/5) Hanafi mengungkapkan, pemilih yang belum merekam e-KTP di Kabupaten Buru sebanyak 1.523, Aru 1.929, Kota Ambon 2.115, Kota Tual 398, Maluku Barat Daya 798, Maluku Tengah 12.297, Seram Bagian Barat 20.708, Seram dan Seram Bagian Timur 19.557.

“Pemilih non e-KTP saat penetapan DPS sebanyak 120.496. Yang belum melakukan perekaman hingga saat ini sebanyak 59.325. Ini minus data dari Kabupaten Buru Selatan, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tenggara,” papar Hanafi.

Sementara tiga kabupaten lainnya, berdasarkan penyampaian KPU setempat pada rapat pleno penetapan DPT Pilgub di kantor KPU Maluku, 24 April yang diperoleh Ambon Ekspres,
yakni Maluku Barat Daya 1.381, Maluku Tenggara Barat 5.955 dan Buru Selatan 5.725. Sehingga total pemilih potensial yang belum merekam e-KTP sebanyak 72.406 dari sebelumnya 120.496 atau baru 48.090 yang telah melakukan perekaman.

Pemilih yang telah melakukan perekaman e-KTP maupun terdaftar dalam database kependudukan, akan diberikan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk mencoblos pada 27 Juni nanti.

Hanafi menjelaskan, Suket hanya untuk individu atau per satu pemilih saja. Tidak berlaku Suket kolektif seperti Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 lalu.

“Suket harus perorangan. Suket ada dua, satu untuk yang telah merekam e-KTP, dan satu lagi untuk yang belum merekam, tapi nama mereka masuk dalam database kependudukan,” jelas dia.
Pemilih yang belum melakukan perekaman, jelas Hanafi, tetap dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Mereka ini tetap dimasukan ke dalam DPT. Namun, KPU kabupaten/kota akan selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan disdukcapil, agar mereka sebelum tanggal 27 telah memiliki surat keterangan atau e-KTP,” papar dia.

Setelah Suket dan e-KTP diterbitkan, KPU melalui jajarannya akan mendistribusikan kepada pemilih. “Nanti KPU yang langsung bagikan, karena KPU yang tahu. Disdukcapil tidak tahu modelnya seperti apa di TPS. Selesai dicetak, KPU kbupaten/kota yang akan mendistribusikan PPS (Panitia Pemungutan Suara) lewat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk mendistribusikan kepada pemilih,” pungkas Hanafi.

AWASI DISTRIBUSI SUKET DAN e-KTP
Bawaslu akan mengawasi ketat proses penerbitan dan distribusi Suket ke pemilih. Pengawasan ini penting dilakukan untuk memastikan pendistribusian Suket sebagai pengganti KTP elektronik sampai ke tangan pemilih.

Sebab, Suket rawan disalahgunakan untuk penggelembungan suara dan berpotensi ricuh. “Jangan sampai Suket dan KTP elektronik itu disalahgunakan. Distribusi memang tugas Disdukcapil, tapi dalam rangka menjaga kondisi keamaan saat pemungutan suara, kami akan awasi. Jangan sampai ricuh, akibat KTP elektronik atau Suket tidak sampai ke tangan pemilih,” kata anggota Bawaslu Maluku, Poly Titaley seperti ditulis Ambon Ekspres, Jumat (27/4).

Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan jumlah Suket, dan e-KTP bagi pemilih pemula yang akan berumur 17 tahun saat pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 27 Juni sesuai DPT. “Untuk pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, kami akan konsen terhadap pendistribusian C6, Suket dan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Disdukcapil kabupaten/kota. Kami juga akan mengawasi jumlah KTP yang dicetak dan Suket yang diterbitkan. Harus berdasarkan DPT,” jelas Poly.

Sesuai aturan, pemilih yang sudah terdata dalam DPT dan melakukan perekaman, namun belum memiliki fisik KTP elektronik, wajib mendapatkan Suket dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Suket juga akan diberikan kepada pemilih yang belum ditetapkan dalam DPT, namun sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

Suket ini digunakan sebagai pengganti KTP elektronik bagi pemilih dan diberikan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencoblos. Pemilih tidak hanya bisa mengandalkan formulir C6 (undangan) sebagai legitimasi penggunaan suara.

“Bawaslu dan Panwaslu serta jajaran memastikan semua warga negara Inonesia terpenuhi hak pilihnya. Terkait dengan tanggal 27 Juni, selain pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, datang ke TPS menggunakan C6 dan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil,” papar dia.
Poly menambahkan, Panwaslu kabupaten/kota sudah membuka posko pengaduan pemutakhiran data pemilih, khususnya bagi pemilih yang memiliki NIK, tapi belum memiliki KTP elektronik. Kebijakan ini diharapkan dalam membantu pemenuhan hak pilih warga.

Dia mengungkapkan, banyak pemilih banyak melalkukan perekaman maupun memiliki KTP elektronik. Namun, ia belum mengetahui kepastian jumlah karena belum diserahkan oleh KPU maupun Disdukcapil.

“Posko pengaduan di setiap kecamatan. Di kabupaten, banyak pemilih yang terdaftar tapi belum memiliki KTP elektronik. Jumlah pemilih non KTP elektonik itu kami belum tahu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun menjelaskan, dua kategori penduduk potensial pemilih yang masuk dalam DPT, yakni warga yang memilik NIK dalam formulir AC.-KWK yang didapatkan setelah penetapan DPS dan warga yang telah melakukan perekaman, namun belum memiliki fisik e-KTP.

KPU akar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Didukcapil) kabupaten/kota untuk menerbitkan Surat Keteranga (Suket) bagi pemilih yang belum ditetapkan dalam DPT, namun sudah melakukan perekaman e-KTP.

“Dua kategori, kalau NIK di AC-KWK. Disdukcapi lihat, oh, orang ini masuk dalam data base tapi belum melakukan perekaman dan orang yang sudah melakukan e-KTP belum dicetak. Dua kategori ini yang kami masukkan dalam DPT,” kata dia. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top