Kapolda Ngopi Bareng Buruh – Ambon Ekspres
Berita Utama

Kapolda Ngopi Bareng Buruh

AMEKS ONLINE, AMBON.—Tidak ada aksi demo menyambut Hari Buruh (May Day) di Kota Ambon, Selasa (1/5). Padahal, tiap tahun selalu ada aksi turun jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah agar lebih mengarah pada kebijakan untuk kesejahteraan kaum buruh.

Walaupun tidak ada aksi demo, namun para buruh memilih berdialog bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budi Revianto bersama pejabat utama di salah satu rumah kopi di Jalan Setiabudi, Sirimau, kemarin.

Menurut Andap, tatap muka secara langsung bersama kaum buruh di Kota Ambon sesuai instruksi Mabes Polri untuk bagaimana esensi pengamanan Polri di peringatan hari buruh bisa mengubah pola pikir kaum buruh dari May Day menjadi Fun Day. ‘’Konsteks saat ini, kepolisian sesuai dengan arahan pak Kapolri untuk bagaimana polisi bisa mengubah cara berpikir kaum buruh mengenai peringatan hari buruh tanggal 1 Mei menjadi hari yang bahagia (Fun Day), hari libur nasional,” tandas Andap saat tatap muka bersama kaum buruh.

Lebih lanjut dikatakan, Polri juga dituntut agar dapat memberikan berkontribusi dalam menjalin hubungan dengan dinas ketenagakerjaan menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan perburuhan. “Jadi, jika memang ada masalah tentang perburuhan, Polri akan menampung permasalahan tersebut, dan akan disalurkan sesuai dengan kompetensi stakeholder yang ada,” kata Andap Budi Revianto.

UPAH BURUH BELUM SESUAI UMK
Sementara itu, upah tenaga kerja atau buruh di Kota Ambon, belum merata. Banyak perusahaan yang masih mengabaikan amanat UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lewat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2018, seluruh perusahaan diingatkan untuk memberlakukan upah tenaga kerja sesuai yang ditetapkan.

Akhir tahun 2017, pemerintah daerah melalui SK gubernur Maluku nomor 454 tahun 2017, telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2018 sebesar Rp 2,225 juta. UMK ini ditetapkan untuk diberlakukan pada 1 Januari 2018.

Parahnya, hingga kini masih banyak perusahaan yang sengaja mengabaikan amanat undang-undang dengan tidak memberlakukan UMK bagi tenaga kerja atau buruh. Tak hanya itu, kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, belum dilakukan sebagian besar perusahaan.

Melalui Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2018, Komisi I DPRD Ambon, mengingatkan seluruh perusahaan untuk segera memberlakukan UMK bagi tenaga kerja atau buruh di Kota Ambon. Wakil Ketua Komisi I DPRD Ambon, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, belakangan ini, banyak persoalan tenaga kerja yang dihadapi komisi.

Mulai dari persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan kepada tenaga kerja, persoalan UMK yang belum diterapkan perusahaan hingga belum terdaftarnya para tenaga kerja sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

“Hasil temuan serta laporan yang kita terima, masih banyak perusahaan yang belum berlakukan UMK hingga belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Padahal itu menjadi hak setiap tenaga kerja. Maka, kita ingatkan agar seluruh perusahaan segera memberlakukan UMK terhadap para tenaga kerja atau buruh di kota Ambon,” tegas, Rovik kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (30/4).

Politisi PPP ini mengaku, usai masa reses masa sidang I tahun sidang 2018, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, akan melakukan beberapa tinjauan lapangan ke beberapa perusahaan yang terindikasi belum menerapkan UMK dan belum mendaftarkan sebagian tenaga kerja sebagai peserta BPJS. “Usai reses, komisi bersama dinas terkait akan melakukan on the spot atau tinjauan lapangan ke beberapa perusahaan,” tutur Rovik.

Sebelumnya, Kepala Disnaker Kota Ambon, G. Soplanit, telah menegaskan agar seluruh perusahaan bisa menyesuaikan UMK. Bahkan mendaftarkan seluruh karyawannya atau tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.

Soplanit menghimbau agar perusahaan yang belum mampu membayar upah karyawan sesuai UMK 2018, bisa menyurati atau mendatangi Dewan Pengupahan Kota (DPK) maupun Disnaker Kota Ambona sehingga bisa mendapat rekomendasi dalam bentuk keringanan dalam membayar upah karyawan.

“Seluruh hak-hak tenaga kerja telah diatur dalam undang-undang 13 tahun 2003. Maka perusahaan yang belum mampu menerapkan UMK 2018, segera menyurati kita. Sehingga kita bisa mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk keringanan. Tetapi kita akan kembali melihat dan mempertimbangkan sesuai pendapatan perusahaan,” terang Soplanit, belum lama ini.
(ERM/ISL)

Most Popular

To Top