Berharap Penanganan Hukum Tidak Berkaitan Politik – Ambon Ekspres
Berita Utama

Berharap Penanganan Hukum Tidak Berkaitan Politik

BERANTAS KORUPSI : Aksi demo Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di depan Markas Polda Maluku, Jumat (4/5). Mereka mendukung Polda Maluku memberantas korupsi yang terjadi di daerah ini.

AMEKS ONLINE, AMBON.—Ketua Progress 98, Faizal Assegaf yang juga kuasa hukum Sekda Buru, Ahmad Assagaff memberikan apresiasi adanya langkah klarifikasi yang di lakukan Ditreskrimsus Polda Maluku terkait dugaan kebocoran anggaran di Kabupaten Buru. Namun, dia berharap proses ini tidak di giring dalam politik praktis.

Hal ini mengingat masalah hukum dijalani Sekda Buru saat ini, bergulir dalam suasana Pilkada 2018.
Proses klarifikasi ini adalah sebuah hal wajar, antara pihak Pemkab Buru dan kepolisian. “Terkait pemanggilan Sekda Kabupaten Buru, dan klarifikasi, terhadap dugaan adanya kebocaran anggaran itu. Maka saya diberikan mandat selaku kuasa hukum untuk mencoba untuk mendampingi Sekda. Karena siapapun warga negara, dalam kontes pribadi maupun pejabat publik memiliki hak untuk dibela, dari perspektif hukum,” tandas Faizal Assegaff kepada koran ini, Kamis (4/5).

Menurut Faizal, setelah dia mempelajari hasil klarifikasi Ahmad ke Ditreskrimsus, hasilnya sangat bagus dan tidak ditemukan ada pelanggaran hukum. “Karena pemerintah daerah dengan kepolisian memang kerja sama dalam transparansi pengawasan anggaran. Karena adanya masalah ini di Buru, saya yang juga anak daerah di sana mencoba mendamping sekda. Secara detil saya sudah pelajari proses klarifikasi. Kita memberikan apresiasi kepada Polda Maluku,” tandas Faizal.

Adapun pemberitaan-pemberitaan, menurutnya berlebihan terkait dugaan lebih kepada kata korupsi. ‘’Olehnya itu, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan ini juga pintuhmasuk bagi saya, sebagai satu proses pengalaman khusus,” tandas dia.

Faizal menandaskan, akan mempersiapkan tim untuk memetakan secara komprehensif persoalan hukum yang terjadi di Pemkab Buru. ‘’Agar pemberantsan KKN juga bisa dituntaskan. Apalagi, peristiwa-peristiwa hukum itu terjadi dalam dinamika Pilkada. Apakah ini preseden buruk, atau langkah-langkah yang positif. Jangan sampai Maluku yang punya problem kemunduran dari berbagai sisi. Birokrasi kita mendapat teror terus-menerus dari perspektif hukum yang tidak produktif. Ini yang harus dihindari,” jelasnya. (ERM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top