Hari Ini Bupati SBB Dimintai Keterangan – Ambon Ekspres
Hukum

Hari Ini Bupati SBB Dimintai Keterangan

AMEKS ONLINE, SBB.—Aparat kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat (SBB) serius melakukan penyelidikan kasus dugaan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen. Pemotongan diduga dilakukan terhadap 92 desa di SBB.

Polisi memastikan akan memeriksa Bupati SBB M Yasin Payapo.
Pasalnya, diduga pemotongan DD itu pada surat keputusan bupati. Direncanakan pemeriksaan akan dilakukan pada Senin (14/5) hari ini.

Wakil Kapolres SBB Kompol Bachri Hehanussa yang dikonfirmasi Ambon Ekspres membenarkan hal itu. Menurut dia, direncanakan pihaknya akan meminta keterangan Bupati Yasin Payapo terkait kasus tersebut. “Ya, besok (hari ini, red) akan dilakukan pemeriksaan terhadap Bupati SBB. Nanti kalau hasil pemeriksaan sudah ada baru saya sampaikan,” singkat Bachri, via selulernya, tadi malam.

DUKUNG POLISI
Anggota DPRD Maluku, Evert Karmite mendorong polisi untuk mengungkap dugaan pemotongan alokasi dana desa oleh Pemkab SBB. Pemotongan itu dinilai sebuah kejahatan, dan bertentangan dengan perintah Presiden. Siapa yang diduga terlibat harus ditindak sesuai prosedur hukum.
Pemotongan ADD sebesar 1,5 persen diduga dilakukan berdasarkan SK Bupati Moh. Yasin Payapo. SK itu bernomor Kep/412.2-437 tahun 2017. Kasusnya kini ditangani Penyidik Satreskrim Polres SBB. Kasus ini kemudian diseret sejumlah orang ke ranah politik. Namun, Evert tidak melihat ada tendensi politis dalam penanganan kasusnya.

“Bicara hukum ya hukum, tidak ada politik. oleh karena itu, saya mengapresiasi pihak Polres setempat, dan harapannya dapat serius untuk mengusut kasus tersebut, karena itu fatal,” tegas Ketua Komisi B DPRD Maluku itu.

Pemotongan ADD itu diduga untuk kepentingan pembiayaan pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi) di Kabupaten SBB yang digelar tahun 2017 lalu. Meski peruntukannya baik, kata Evert, kebijakan itu menabrak aturan. Karena itu, tidak dapat dibenarkan, karena ADD tidak dapat dinikmati oleh masyarakat desa.

Ada 92 desa yang ADD-nya diduga di potong. Berapa besar pemotongannya, bergantung pada jumlah ADD yang dialokasikan ke masing-masing desa. “Menurut saya itu tidak bisa dibenarkan secara hukum, dan patut diusut secara serius dan tuntas,” jelas Everd.

Dilain pihak, Politisi PDIP dari Dapil Kabupaten SBB ini juga mengharapkan, Satreskrim Polres SBB tetap bersikap profesional dan tidak terpancing dnegan isu-isu yang melemahkan instutusi terkait adanya campur tangan aktor politik. “Sekali lagi saya harapkan, polres SBB dapat bersikap profesional, dan tetap serius mengusut kasus tersebut,” tandas Everd.

Informasi koran ini, sebelumnya tim penyidik sudah memeriksa 11 kepala desa dari 92 desa, yang jatah ADD-nya dipotong. Pemotongan itu terungkap dalam rapat koordinasi antara DPRD Kabupaten SBB dengan Kabid Pemberdayaan Desa Kabupaten SBB beberapa waktu lalu.

DPRD SBB sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah beberapa hari lalu. Pemerintah diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Emil Leatemia.

Dihadapan DPRD, Emil mengaku pemotongan berdasarkan SK Bupati SBB, dan diperuntukan untuk menyukseskan Pesparawi. Atas kasus ini, DPRD segera melakukan penyelidikan atas pemotongan tersebut. Pemotongan berkisar antara Rp 15 juta hingga Rp 35 juta, berdasarkan besaran alokasi ADD masing-masing desa.

Anggota DPRD Kabupaten SBB, Ismail Marasabessy mengaku melalui paripurna nanti akan dibahas soal pemotongan tersebut. Apabila itu benar, maka akan dijadikan sebagai temuan. ‘’Kita akan cari. Kalau itu ada, maka akan jadi temuan, dan bersifat rekomendasi untuk kemudian kita serahkan ke polisi atau kejaksaan,” tegas Marasabessy kepada wartawan beberapa waktu lalu. (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top