Ketua DPRD Maluku Polisikan Wakil Ketua – Ambon Ekspres
Berita Utama

Ketua DPRD Maluku Polisikan Wakil Ketua

AMEKS ONLINE, AMBON.—Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw bakal diperhadapkan dengan proses hukum. Dia secara resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) Polda Maluku oleh Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, Kamis (17/05). Ada dua kasus yang dilaporkan, yakni dugaan korupsi dan pencemaran nama baik.

Edwin yang didampingi kader partai PDI Perjuangan mendatangi Mapolda Maluku sekira pukul 10.00 WIT. Dia langsung diterima anggota yang bertugas dan membuat laporan pengaduan.
Kepada wartawan, Edwin mengaku melaporkan Richard untuk tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan korupsi.

Menurut dia, tindakan RR sangat merugikannya secara pribadi dan juga dalam jabatanya sebagai Ketua DPRD Maluku. “Perbuatan yang bersangkutan terhadap diri saya itu sangat menjatuhkan harkat dan martabat diri pribadi saya, termasuk dalam jabatan sebagai Ketua DPRD Maluku,” jelas Edwin.

Dia mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena itu merupakan bagian dari proses penyelidikan. “Karena ini merupakan satu proses hukum, maka saya yakin dan percaya bahwa Polda Maluku akan profesional dan berdasarkan ketentuan hukum untuk menindaklanjutinya,” katanya.

Terkait laporan korupsi, Edwin mengaku melaporkan Richard atas kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018. “Saya juga melaporkan yang bersangkutan terkait kasus penyalahgunaan keuangan daerah senilai Rp 32,5 miliar di APBD tahun anggaran 2018,” tandas dia.

Dengan tegas, terkait dengan dugaan kebocoran angaran di APBD itu, ia memiliki bukti kuat untuk memproses hukum Richard. “Saya punya bukti rekaman yang dinyatakan oleh dia (Ricard) bahwa dia memiliki dana aspirasi Rp 32,5 miliar. Disampaikan tadi malam. Sebagai Ketua DPRD, saya pastikan di DPRD Maluku tidak ada yang namanya dana aspirasi,” tanda dia.

Kalau memang ada di DPRD Maluku, kata Edwin, bukan dana aspirasi melainkan hanyalah perjuangan aspirasi masing-masing anggota DPRD terhadap usulan masyarakat. ”Yah itu sudah tentu merupakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai anggota DPRD. Sehingga yang namanya dana aspirasi itu sama sekali tidak ada,” tuturnya

Edwin juga memastikan tidak hanya bukti rekaman yang akan diberikan kepada penyidik kepolisian. Namun bukti lain memperkuat dua laporannya itu, juga akan diberikan. ‘’Saya minta diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Maluku secepatnya sehingga saya bisa memberikan keterangan menyampaikan bukti rekaman yang saya punya untuk menjadi bahan bukti bagi penyelidikan polisi ke depan. Selain bukti rekaman, masih ada juga bukti lain yang akan saya sampaikan,” ucap dia.

Pengakuan Richard memeliki dana aspirasi sebesar Rp 32,5 miliar, menurut Edwin tidak berdasar. Sehingga patut dipertanyakan dari sumber anggaran tersebut dia dapatkan. ”Dasarnya apa? Saya punya bukti banyak terkait dengan dia, sehingga nantinya secara internal di tahap penyelidikan baru saya tunjukan bukti apa yang dia lakukan selama ini,” bebernya. (ERM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top