Wattimury: PDIP Partai Anti PKI – Ambon Ekspres
Politik

Wattimury: PDIP Partai Anti PKI

Barkah Klarifikasi Pernyatannya

AMEKS ONLINE, AMBON.—DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku secara resmi mengklarifikasi pernyataan Barkah Pattihamu yang menyebut PKI merupakan salah satu unsur berdirinya partai tersebut. PDIP juga memastikan seluruh struktur solid bekerja memenangkan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno.

Klarifikasi ini disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan provinsi Maluku, Lucky Wattimury, kepada wartawan di kantor DPD, Kamis (17/5). Watimury menjelaskan, PDI Perjuangan merupakan fusi atau penggabungan dari beberapa partai pada 1973, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Murba, Partai Katolik dan Ikatan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

“PDI Perjuangan itu berfusi atau difusikan oleh partai politik yakni PNI, Parkindo, Partai Murba, Partai Katolik dan IPKI. Itu partai yang berfusi di tahun 1973 yang melahirkan PDI Perjuangan. Tidak ada yang namanya PKI. Dan PDI Perjuangan adalah partai yang anti PKI!” ujar Wattimury menanggapi pernyataan analis politik, Barkah Pattimahu bahwa PDIP merupakan fusi dari PKI, PNI dan Parkindo yang dikutip Ambon Ekspres dalam berita berjudul ‘Pemilih PDIP Berpotensi Pecah’ edisi Kamis (17/5).

Pada paragraf kedua dalam berita itu, Barkah Pattimahu mengatakan, pemilih PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) di Maluku yang terpolarisasi ke dalam tiga tipe, yakni ideologis, politis dan rasional.
Dan pemilih ideologis PDIP lebh cenderung akan memilih pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (HEBAT).

Hal ini disebabkan, Herman pernah menjalin hubungan mesra dengan pemilih PDIP dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku 2013. Jalinan ini relatif masih membekas.
“Ideologis ini akan ke Herman. Karena kalau kita kembali ke sejarah, PDIP berdiri ada unsur PKI, partai nasionalis dan Parkindo. Nah, untuk konteks Maluku secara idelogis, menurut saya akan lebih banyak ke Herman,” jelas Barkah kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (16/5) yang sudah terekaman.

Wattimury mengakui, pernyataan Barkah mengusik integritas dan independensi dari PDI Perjuangan sebagai salah satu kekuatan politik. Disamping itu, sebagai salah satu parai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku nomor urut 2, Murad Ismail-Barnabas Orno atau BAILEO.

DPC PDI Perjuangan Kota Ambon telah mengambil langkah hukum terkait hal ini. “Dan karena itu, DPC PDIP Kota Ambon telah mengambil langkah hukum melaporkan orang yang menyampaikan informasi ke publik. DPD mendukung sepenuhnya langkah DPC PDIP Kota Ambon,” ungkapnya.

KELOMPOK IDEOLOGI TAAT
Di sisi lain, Wattimury menandaskan, pemilih ideologi dalam tubuh PDIP adalah orang-orang yang taat terhadap putusan partai. Sehingga, tidak mungkin mendukung, apalagi memilih pasangan Herman Koedoeboen yang berpasangan dengan Abdullah (HEBAT) sebagaimana pendapat Barkah.

“Dikatakan, kelompok ideologis itu banyak lari ke Herman dan Vanath atau HEBAT. Pengertian ideologi di kita (PDIP) adalah orang yang setia terhadap keputusan partai, orang memegang prinsip, mati hidup tetap taat pada keputusan partai. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Barkah, adalah sesuatu yang salah,” tandas Wattimury.

PERMINTAAAN MAAF
Kata ‘PKI’ keluar dari Barkah saat diwawancarai oleh wartawan Ambon Ekspres via seluler, Rabu (16/5) pukul 18.51 WIT. Wawancara ini terekaman secara otomatis dalam memori card HP dan diputar oleh wartawan untuk penulisan berita.

Melalui klarifikasi tertulis yang diterima redaksi Ambon Ekspres, kemarin, Barkah menjelaskan, maksud dari pernyataannya bukan PKI atau Partai Komunis Indonesia, sebagaimana terekam dalam HP. Namun, IPKI, partai yang anti PKI.

“Berdasarkan komentar kami yang termuat dalam harian Ambon Ekspres tanggal 17 Mei 2018 dengan judul berita “Pemilih PDIP Berpotensi Pecah”, dimana dalam tulisan tersebut tertulis PDI berdiri ada unsur PKI, partai nasionalis dan parkindo, maka bersama ini kami ingin meluruskan bahwa sejarah fusi PDI terdiri atas Partai Nasional Indonesia, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bukan PKI, Partai Katolik, Parkindo dan Partai MURBA. Artinya PKI tidak berfusi dengan partai-partai yang disebut menyatukan diri dalam PDI,” kata Barkah.

Olehnya itu, Barkah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran PDIP di Maluku. “Sekali lagi dalam pemberitaan tersebut tertulis PKI adalah tidak benar, karena sebagaimana kita tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang setia menjaga nilai-nilai perjuangan dan Pancasila sebagai dasar negara. Olehnya itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pengurus, kader dan simpatisan PDI Perjuangan Maluku atas kekeliruan tersebut,” demikian Barkah.

BUKAN MITOS
Sementara itu, Wattimury juga menyatakan, pengaruh dan kemenangan PDI Perjuangan di Kota Ambon bukan mitos, tapi kenyataan. PDIP tercatat sebagai partai yang selalu memenangkan Pemilu di Kota Ambon.

“Apalagi dikatakan, besarnya PDI Perjuangan di Kota Ambon hanya mitos. Yang benar saja. Dari tahun ke tahun PDI Perjuangan besar di Ambon dan tidak ada satupun partai yang bisa menang di Kota Ambon. Tolong catat itu. Bukan karena kami sombong. Tidak. Kami tahu bagaimana struktural kita bekerja, kami tahu struktur kita ini adalah orang ideologis yang pahami betul penugasan partai,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan Ambon Ekspres, Rabu (16/5), juru bicara pasangan HEBAT, Fajrin Rumaltur optimis, pasangan HEBAT sangat berpeluang merebut suara PDIP, khususnya di Ambon. Ini berdasarkan beberapa alasan.

Antara lain, kefiguran Herman Koedoebeon yang merupakan pemenang pertama pada Pilgub Maluku 2013 masih kuat. Pada Pilgub lima tahun lalu, Herman yang berpasangan dengan Daud Sangadji berhasil meraih suara terbanyak, yani 53.312 dari empat pasangan calonnya. Kala itu, pasangan Herman-Daud (MANDAT) diusung oleh PDI Perjuangan.

Apalagi, Herman kini berpasangan dengan Abdullah Vanath, pemenang ketiga di Kota Ambon pada Pilgub 2013 dengan 31.929 suara. “Argumennya sederhana. Pada Pilgub 2013 lalu pak Herry (Herman Adrian Koedoeboen) merupakan pemenang pertama dengan perolehan dukungan suara terbanyak di Kota Ambon. Sedangkan pak Vanath adalah pemenang ketiga. Saat ini dua kekuatan politik ini telah bergabung, maka peluang kemenangan HEBAT di Kota Ambon hampir bisa dipastikan,” kata Fajrin, Selasa (15/5).

Kemenangan MANDAT, itu menurut Fajrin, karena sikap PDIP sejalan dengan aspirasi politik pemilih tradisional mereka. Selain itu, figur Herman dianggap beritegritas.

Basis pemilih keduanya di Kota Ambon juga masih sangat solid dan terkonsolidasi. Ditambah lagi dengan kerja-kerja tim pemenangan HEBAT yang masif dilapangan.

Variabel PDIP, lanjut Fajrin, sangat kecil pengaruhnya atas kemenangan MANDAT saat itu. Preferensi pemilih di kota sangat dipengaruhi oleh variabel calon, bukan variabel kendaraan politik pendukung.
“Di kota pemilih rasional sangat besar, dan preferensi mereka ditentukan oleh kekuatan figuritas, visi-misi dan program aksi yang ditawarkan oleh pasangan calon. Singkatnya pilkada itu person ID, bukan figur ID, ini fakta politik,” jelasnya.

Tim pasangan BAILEO, Arista Junaidi menyanggah dan menganggap argumen Fajrin lemah. Sebab, hasil Pilgub 2013 tidak bisa secara utuh ditransmisi ke Pilgub tahun ini.

Kemenangan Herman kala itu, kata dia, sangat dipengaruhi oleh kekuatan PDIP. Meski dengan single party, dalam hal ini PDIP, Herman dan Daud meraih suara 188.088 suara.

Sedangkan Abdullah Vanath yang memperoleh 383.705 suara, jelas Arista, karena didukung kekuasaan pemerintahan. Sebagai bupati aktif Kabupaten Seram Bagian Timur, Vanath juga memiliki modal logistik.

Sehingga meksi keduanya bersanding pada Pilgub Maluku 2018, Herman dan Vanath berpotensi kalah. Alasannya, Vanath lepas dari kekuasaan, dan PDIP tak lagi mengusung Herman.

“Apalagi sekarang, yang duit dan kekuasaan gak ada. Mau harap menang ?” kata Aritas dalam komentarnya atas status facebook, Fajrin, Rabu (16/5) mengenai berita pengaruh PDIP di Kota Ambon hanya mitos.

Arista juga menjelaskan, kekalahan PDIP pada Pilwakot Ambon 2017, dengan mengusung Paulus Kastanya dan Sam Lauconsina ditentukan oleh sekitar 7 persen swing voters (pemilih mengambang), bukan faktor tidak maksimalnya kerja parpol koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan.

“Siapa yang menggerakan swing voters (mayoritas adalah PNS), ya Gubernur Said Assagaf. Jika saja “Mangga Dua” tidak turun gunung saat itu, mungkin hasil kota akan berbeda. Jadi tidak ada yg salah dengan koalisi gemuk atau kurus. Yang salah itu kalau maju tanpa partai lalu mengklaim diri akan menang,” papar Arista. (TAB)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top