Tagih Janji Kejati Maluku – Ambon Ekspres
Hukum

Tagih Janji Kejati Maluku

Ilustrasi kantor Kejati/Net

AMEKS ONLINE, AMBON.—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam pekan ini, akan melaksanakan ekspos besar-besaran dalam perkara korupsi yang ditangani. Dua perkara yang jadi prioritas yakni kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Marsela dan kasus dugaan korupsi pengadaan dua speedboat oleh BPJN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara.

Untuk kasus pengadaan speedboat senilai Rp 2,4 miliar tinggal penetapan tersangka. Ini setelah serangkain penyidikan selesai dilakukan. Sementara, untuk kasus Jalan Lingkar Marsela di Kabupaten MBD yang turut melibatkan nama Bupati Morotai, Maluku Utara, Benny Laos tinggal dievaluasi. Penyelidikan perkara ini telah selesai setelah tim penyidik mengandeng ahli dari Politeknik Negeri Ambon, dan juga saksi-saksi lainya.

Asisten Tindak Pidana Kusus (Aspidsus) Kejati Maluku, M Rum kepada koran ini menegaskan, kedua kasus ini segera dilakukan ekspose perkara. “Untuk kasus pengadaan dua speedboat ekspose penetapan tersangka, dan proyek Lingkar Marsela ekspos apakah dapat atau tidak naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Intinya, pekan depan ekspos,” kata M Rum saat itu, sambil berjalan menuju mobilnya.

Janji ini patut diapresiasi. Namun hendaknya bisa dibuktikan. ‘’Kami perlu menagih janji mereka. Jangan hanya omong, lalu hasilnya tidak ada,” tegas Ketua Posko Perjuangan Rakayat (Pospera) Maluku, Kristian Sea kepada koran ini, kemarin.

Menurut dia, pihaknya sangat mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi di daerah ini. Namun hendaknya itu bukan dalam bentuk janji, melainkan direalisasikan demi kesejahteraan rakyat. “Penegak hukum harus lebih professional. Harus berintegritas, dan tetap bersikap transparan. Bukan dalam bentuk janji. Melainkan, menjalankan supermasi hukum dengan cepat, dan tuntas demi untuk kesejahteraan rakyat. Kasus-kasus korupsi yang ditangani itu, harus secepatnya dituntaskan,” tandas dia.

Sebelumnya, penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dua buah speedboat tahun anggaran 2016 milik BPJN Wilaya IX Maluku dan Malut, masih dalam tahap penyidikan. Rencana penetapan tersangka oleh penyidik Kejati Maluku selalu molor. Mereka beralasan ketua tim penyidik, Adri Notanubun tidak berada ditempat.
Nama Zadrack Ayal sering digosipkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Ayal dalam proyek miliaran rupiah bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ayal juga kini berstatus terpidana saat dieksekusi tim Kejati Maluku beberapa waktu lalu. Dia divonis 1,6 tahun penjara.

Diketahui, pada tahun 2015 Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara mendapat alokasi dana sebesar Rp 4 miliar lebih untuk pengadaan dua unit speedboat.
Setelah melalui proses pelelangan, akhirnya CV Damas Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang dan berhak menangani proyek pengadaan dua unit speedboat.

Dalam perjalanannya, CV Damas Jaya tidak mengerjakan proyek tersebut sesuai dokumen. Dimana dalam dokumen kontrak disebutkan, kedua unit speedboat  haruslah dibuat. Hanya saja  CV Damas Jaya selaku rekanan pada proyek tersebut malah membeli dua unit speedboat yang sudah jadi.

Dua unit speedboat itu dibeli dengan harga Rp 1,2 miliar per unit. Sehingga total anggaran yang digunakan guna membeli dua unit speed  adalah sebesar Rp 2,4 miliar
Riskannya, terdapat selisih atau sisa anggaran proyek sebesar Rp 1 miliar lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Malaka selaku direktur CV Damas Jaya.
Selisih dana proyek ini yang dinyatakan sebagai kerugian negara. “Jadi, kasus ini kita tangani setelah adanya laporan masyarakat lewat bidang intel,” tutup dia. (NEL)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top