KPK Tuntut La Masikamba 12 Tahun

by

Ambon, AmeksOnline- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, La Masikamba, kemarin menjalani sidang tuntutan. Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi menuntutnya 12 tahun penjara. La Masikamba terbukti menerima suap dari bos CV Angin Timur, Anthoni Liando.

Selain pidana badan, terdakwa dibebankan membayar denda sebesar Rp 750 juta atau pidana pengganti enam bulan penjara. La Masikamba juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 8. 571. 950.000 subsider 2 tahun kurungan.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dipimpin majelis hakim yang diketuai Pasti Tarigan didampingi hakim anggotanya Jenny Tulak, Banard Panjaitan, Jefry Yefta Sinaga, dan Felix Ronny Wuisan. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya Tomsil Abdullah dan Mohammad Iskandar.

“  Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta terdakwa tak mengakui dan menyesali perbuatannya, ,” ucap Jaksa KPK, Muhammad Takdir Suhan saat membacakan tuntutan dipersidangan, Selasa, (30/4).

Jaksa KPK, Muhammad Takdir Suhan menilai perbuatan terdakwa  memenuhi pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebegaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga melanggar pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebegaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Juni 2016, terdakwa La Masikamba bertemu Anthony di Maluku City Mall (MCM) Ambon. Saat itu, Liando menawarkan kepada La Masikamba dan terpidana Sulimin Ratmin selaku supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon sejumlah uang.

Tawaran Liando tak gratis. Dia meminta La Masikamba dan Sulimin tidak mempersulit pelaporan pajak dan menetapkan jumlah kewajiban pembayaran pajak.  Penetapan ini dilakukan di bawah nilai pajak sebenarnya dengan cara menerima laporan pajak terdakwa tahun 2016 sebagai laporan pajak non pengusaha kena pajak (Non PKP), meskipun sebenarnya terdakwa merupakan pengusaha kena pajak (PKP).

Setelah pertemuan itu, Liando menyerahkan sejumlah uang kepada La Masikamba maupun Sulimin. Penyerahan dilakukan beberapa kali, hingga 2018 lalu. Uang terakhir diberikan bersamaan dengan operasi tangkap tangan KPK pada oktober tahun lalu.

Sebulan sebelum operasi KPK, pada tanggal 7 Sepetember 2018, atas permintaan Liando, Sulimin memerintahkan Didat Ardimas Mustafa, Lutfi Agus Faizal, dan Rahman Triadi Putra, menghitung kembali nilai kewajiban pembayaran pajaknya Liando di tahun 2016 dengan menggunakan metode penghitungan PPh final satu persen.

Tujuannya, agar nilai pajak kurang bayar yang ditetapkan menjadi sekitar Rp1 miliar. Didat Ardimas Mustafa menyanggupinya. Malam harinya Liando melaporkan kepada Sulimin bahwa Didat Ardimas bersedia menghitung kembali agar hasilnya seminimal mungkin.

Setelah itu, Sulimin meminta fee dari Liando untuk La Masikamba yang berwenang menyetujui dan menandatangani hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang akan menjadi dasar penetapan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) tahun 2016.

Pada tanggal 28 September 2018, Liando menelpon Sulimin dan menyatakan uang sejumlah Rp100 juta untuk Sulimin sebagai realisasi fee, sudah disiapkan. Sulimin juga menerima fee Rp 20 juta dari Liando untuk diberikan kepada La Masikamba.

Menurut Jaksa, Liando juga menemui La Masikamba untuk menandatangani SKPKB 2016 atas nama Liando, dan dia menyiapkan Rp 200 juta kepada La Masikamba beserta tim pemeriksa. Usai mendengar pembacaan tuntutan, majelis hakim langsung menunda dan menutup sidang hingga hari Selasa tanggal 07 Mei  2019 dengan agenda pembelaan. (AKS)