BPK Temukan Indikasi Fiktif Pastori Waai 

by

Ambon,ameksOnline – Badan Pemeriksa Keuangan dalam audit penggunaan dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, menemukan adanya penyimpangan mekanisme alokasi dana. Dana sebesar Rp650 juta itu, justeru diserahkan kepada seorang anggota DPRD Maluku dari Partai Demokrat.

Data yang berhasil ditemukan ameksOnline, hasil pemeriksaan BPK Wilayah Maluku atas pertanggungjawab belanja hibah Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan ini disebut sebagai kelemahan. Dalam pemeriksaan mereka sudah memeriksa sejumlah orang, termasuk anggota DPRD Maluku, asal Partai Demokrat.

Dalam laporan BPK, realisasi dana hibah tidak dapat diakui dan diyakini bukti pertanggungjawaban sebesar Rp650 juta. Dimana pada tahun 2018, panitia pembangunan Pastori 4 Jemaat GPM Waai menerima bantuan hibah sebesar Rp650 juta dari Pemerintah Provinsi Maluku. Bantuan ini berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 453-653 tahun 2018, tanggal 9 Mei 2018.

Dana ini direalisasikan secara bertahap. Dicairkan berdasarkan SP2D. Tahap pertama hibah dialokasikan sebesar Rp350 juta. Pencairannya pada tanggal 5 Juni 2018. Tahap keduanya dicairkan pada tanggal 5 September sebesar Rp300 juta.

Setelah dana dicairkan, BPK melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan pada tanggal 27 Maret 2019. Dalam pemeriksaan, BPK tidak menemukan adanya pembangunan gedung Pastori Desa Waai. BPK lalu memeriksa kembali kebenaran alokasi hibah dari pemerintah provinsi Maluku ke Panitia pembangunan.

Dari hasil penelusuran, BPK menemukan bukti, dana itu resmi sudah diambil oleh panitia pembangunan. Untuk memastikan dana itu sampai di tangan panitia, lembaga audit negara ini kembali meminta keterangan ketua panitia, bendahara, seorang sekretaris pribadi (pembuat pertanggungjawaban dana hibah).

Dalam pemeriksaan, mereka mengaku telah menerima dana bantuan hibah yang ditransfer dari rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku. Penerima atas nama rekening Panitia Pembangunan Pastori IV GPM Waai. Setelah uang diterima, bendahara mengaku menarik uang tersebut berdasarkan persetujuan Ketua Panitia.

Penarikan dilakukan tiga kali. Penarikan pertama pada tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp150 juta, penarikan kedua pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp200 juta, dan penarikan ketiga pada tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp300 juta. Anehnya, dana itu tidak digunakan untuk pembangunan Patori 4, tetapi diserahkan kepada seorang anggota DPRD Maluku dari Partai Demokrat.

Kepala Keuangan Setda Maluku, Lutfi Rumbia yang dikonfirmasi tidak membantah adanya alokasi dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM di Desa Waai. Namun dia harus memastikan dulu besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk panitia pembangunan. “Nanti saya cek,” kata dia kepada Ambon Ekspres beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Maluku, Wellem Wattimena yang dikonfirmasi terkait dengan dana ini, tidak menjawab. Hanya saja dia meminta waktu untuk menjelaskan terkait masalah tersebut. “Saya masih dengan konstituen (pemilih yang memilihnya), besok saya balik baru jelaskan,” pungkas dia kepada ameksOnline.(yan)