Mahasiswa SBT Demo Sewahky di Bawaslu RI

by

Ambon, ameksOnline.-Sudah hampir satu bulan ketua Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Rosna Sehwaky dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, lembaga yang dikhususkan untuk mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu itu belum memeriksa Rosna.

Rosna Sehwaky dilaporkan oleh Firdaus Arey, warga SBT pada Jumat (31/5) pukul 16.00 WIB di kantor DKPP, lantai 5 gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat dengan nomor tanda terima 15-31/PP.01/5/2019. Laporan tersebut terkait rekaman dugaan percakapan Sehwaky yang memerintahkan anggota Panwascam Teor, Rahman Ellys untuk mendongkrak suara iparnya, Royanto Rumasukun pada 22 April lalu.

Namun, DKPP belum menggagendakan pemeriksaan terhadap Rosna. Olehnya itu Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Seram Bagian Timur (HIMPAS JAKARTA) mendesak DKPP segera memanggil dan meriksa Rosna selaku terlapor atau teradu.

Desakan ini disampaikan dalam unjuk rasa di kantor Bawaslu Republik Indonesia Jakarta Pusat, Senin (24/6). Dalam rilis yang diterima AmeksOnline, disebutkan, dalam rekaman percakapan yang telah beredar luas di masyarakat, Rosna menyuruh Rahman Ellys untuk mendongkrak jumlah suara iparnya, Royanto Rumasukun.

Royanto Rumasukun merupakan caleg DPRD SBT dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2 daerah pemilihan III (Gorom, Gorom, Timur, Kesui, Teor dan Watubela, dan Pulau Panjang). Berdasarkan data C1-KWK, Royanto hanya memperoleh 200 lebih suara.

Karena belum mencukupi suara individu dan akumulasi parpol untuk lolos ke DPRD SBT, Rosna memerintahkan Panwascam Teor untuk melakukan negosiasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat untuk menaikan suara Royanto. Rosna juga berjanji akan meloloskan Rahman ellys ketika seleksi Panwascam untukpemilihan bupati SBT 2020 mendatang.

Menurut Koordinator Lapangan pengunjuk rasa, M. Saleh Loklomin, Ketua Bawaslu SBT telah melakukan pelanggaran pemilu sesuai pasal 104 huruf (a), pasal 134 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian pasal 2, pasal 4, pasal 5 ayat 2 huruf (a), pasal 6, pasal 7 ayat (3) pasal 8, pasal 10 huruf (a), dan pasal 15 huruf (d) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggra Pemilihan Umum.

Olehnya itu, dalam mereka menyampaikan tiga tuntutan dalam unjuk rasa tersebut. Pertama, mendesak DKPP RI segera memanggil dan memeriksa Ketua Bawaslu SBT, Rosna Sehwaky atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Kedua, mendesak DKPP RI segera memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Saudari Rosna Sehwaki selaku ketua Bawaslu Kabupaten SBT. “Kami berharap, DKPP tidak berlama-lama. Laporannya kan sudah mendekati satu bulan,”kata Loklomin.

Selain DKPP, mereka mendesak Bawaslu RI segera memecet ketua Bawaslu SBT. “Dan ketiga, mendesak Bawaslu RI untuk segera memecat ketua Bawaslu kabupaten SBT,”ungkapnya.

Tunggu Putusan Bawaslu

Untuk diketahui, Rosna Sehwaky telah diperiksa oleh Bawaslu Maluku. Namun, nasibnya akan ditentukan oleh Bawaslu RI. Pemeriksaan terhadap Rosna Sehwaky dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon, Sabtu (15/6).

Ia diperiksa terkait keberpihakan politik terhadap salah calon anggota legislatif kabupaten SBT lewat telepon yang terekam dan tersebar ke masyarakat.

“Ketua Bawaslu sudah menghadiri panggilan kami Sabtu (15/6) untuk dilakukan klarifikasi. Namun, hasilnya kami belum plonakan,” ujar Anggota Bawaslu Maluku Subair kepada Ambon Ekspres, Senin (17/6).

Bawaslu Maluku tidak mau membocorkan hasil klarifikasi Rosna Sehwaky, dan akan menyampaikan ke Bawaslu RI untuk mengambil keputusan.

“Terkait hal itu, Bawaslu belum bisa sampaikan, karena masih bersifat internal. Nanti saja menunggu hasil perkembangannya kedepan ketika sudah ada plenokan,” jelasnya.

Pemeriksaan Rosna Sehwaky dilakukan oleh empat anggota Bawaslu Maluku yakni Thomas Wakano, Astuti Usman Marassabessy Paulus Tittaley dan Subair. Rosna yang dikonfirmasi Ambon Ekspres via seluler, kemarin, belum bisa terhubungi karena nomornya tidak aktif.

Bawaslu juga telah berencana memanggil anggota Panwas Kecamatan Teor Ramhan Ellys, yang merupakan lawan bicara Rosnwa Sehwaky lewat rekaman telepon tersebut. Namun, sesuai mekanisme, Bawaslu kabupaten yang memiliki kewenangan itu.

“Tidak ada pemanggilan anggota Panwas kecamatan karena soal hirarki tadi. Kemudian soal batas waktu masa kerja Panwas sudah medekati selesai Juni ini,” beber Subair.

Harus Dipercepat

Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Korwil JPPR) Maluku Lutfi Abdullah Wael mengatakan, Bawaslu harus tegas dan terbuka kepada publik. Sehingga, tidak ada presepsi buruk dari masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.

Bawaslu yang dipercayakan undang-undang sebagai wasit dalam setiap pilkada, pileg maupun Pilpres, perlu mengambil kebijakan sesuai aturan yang ada. Tidak memihak, karena bisa mencederai Bawaslu sendiri.

“Ya, saya kira harus terbuka dengan kasus ini agar publik juga tau. Kalau diproses secara diam-diam maka jelas dipertanyakan,” tandas Lutfi.

Menurut dia, dugaan pelanggaran oleh ketua Bawaslu SBT tidak bisa ditolerir. Apalagi, anggota Panwascam Teor Rahmahn Ellys telah mengakui, perckapan tersebut antara dirinya dan Rosna.

“Publik sudah mengatahui masalah ini. Dan saya kira tidak ada celah untuk membela diri jika rekamannya benar, seperti pengakuan anggota Panwas di media massa maka harus diberikan sanksi. Jangan masyarakat yang membuat pelanggaran, ditangani secara cepat, giliran penyelenggara terkesan diam,” pungkasnya.

Anggota Bawaslu Maluku Subair yang dikonfirmasi mengatakan, belum dilaksanakannya agenda kelanjutan kasus tersebut karena masih dibicarakan. Bawaslu juga terus berupaya agar masalah ini segera dipercepat.“Belum ada (putusan). Ini baru mau kami bicarakan,” tandas Subair. (TAB/WHB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *