Direktur Polair Diadili

  • Whatsapp

Permohonan praperadilan ini dilakukan karena telah terjadi proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polair Polda Maluku pada 15 April 2017, sekitar pukul 11.00. Saat itu Dedi sebagai pemohon sedang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Tantui, kota Ambon.
Datang dua anggota Polair Polda Maluku dipimpin Wadir Polair. Wadir mendesak pemohon agar cepat menyelesaikan pekerjaan itu lalu mengikuti termohon ke kantor Polair di kelurahan Lateri, kecamatan Baguala, kota Ambon.

Pemohon juga sudah menyampaikan niatnya pergi ke kantor tersebut setelah pekerjaannya rampung. Namun Polair tetap mendesak dan menunggu pemohon. Pemohon lalu digiring ke kantor Polair tanpa ada surat panggilan maupun perintah penangkapan resmi sehingga terkesan ada upaya paksa yang dilakukan pihak termohon. Perbuatan ini dinilai bertentangan dengan pasal 112 ayat (1) KUHAP.

Read More

Pemohon keberatan dan menolak diperiksa sebagai tersangka dengan alasan kondisi kesehatannya terganggu. Dia meminta didampingi pengacara. Namun termohon tidak memberikan kesempatan dan saat itu. Polisi langsung menahan pemohon di Rutan Polair.
Kemudian pada 16 April 2017 sekira pukul 24.00, pemohon digiring ke rutan kelas II A Waiheru dan Rabu, (19/4) sekira pukul 15.30 baru diperiksa sebagai tersangka. Penasehat hukum pemohon menilai penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 15 April 2017 tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 17 KUHAP.

Pemohon juga belum diberikan surat perintah penangkapan yang didalamnya mencantumkan identitasnya, alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat pemohon diperiksa sesuai yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Related posts